Bentuk kejanggalan Kasus Gayus Tambunan

Ada 10 kejanggalan yang ditemukan selama polisi menangani kasus yang menyeret petinggi Polri dan Kejaksaan itu.

Berikut daftar 10 kejanggalan penangananan kasus Gayus yang Indonesia:

1. Gayus dijerat pada kasus PT SAT dengan kerugian negara Rp 570.952.000, bukan pada kasus utama yakni kepemilikan rekening Rp 28 M. Kuat dugaan kasus itu dipilih polisi untuk mengindarkan terungkapnya simpul besar kasus mafia pajak yang diduga menjerat para petinggi di institusi kepolisian dan kejaksaan.
.
2. Polisi menyita deposit milik Gayus sebesar Rp 75 M, namun perkembangannya tidak jelas hingga saat ini.

3. Tiga perusahaan besar (Bumi Resource, KPC dan Arutmin) yang diduga terlibat dalam kasus Gayus, belum tersentuh hukum sejauh ini.

4. Dua penyidik Bareskrim Mabes Polri yang menangani kasus Gayus, Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini, sudah divonis bersalah. Namun, perwira tinggi Polri yang pernah disebut-sebut keterlibatannya belum tersentuh hukum.

5. Kepolisian menetapkan Gayus Tambunan, Humala Napitupulu dan Maruli Pandapotan Manulung sebagai tersangka kasus pajak PT SAT. Namun tidak menjerat atasan mereka bertiga di Dirjen Pajak yang sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

6. Mabes Polri menetapkan Jaksa Cyrus Sinaga dan Poltak Manulang sebagai tersangka kasus suap dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus pada 10 Juni 2010 lalu. Namun tiba-tiba saja, status Cyrus menjadi saksi.

7. Kejaksaan Agung melaporkan Cyrus ke kepolisian terkait bocornya Rencana Penuntutan (Rentut). Sedangkan kasus dugaan suap Rp 5 miliar dan tindak penghilangan pasal korupsi serta pencucian uang dalam dakwaan pada kasus sebelumnya yang juga melibatkan Cyrus, tidak ada tindak lanjutnya.

8. Dirjen Pajak terkesan enggan memeriksa ulang pajak perusahaan yang diduga pernah menyuap Gayus.

9. Gayus keluar dari Mako Brimob dan bebas bepergian ke Bali dengan menggunakan identitas palsu. Ini bukti bahwa Gayus memiliki posisi tawar menawar yang kuat kepada pihak-pihak yang pernah menerima suap atau menerima pelayanan darinya semasa bertugas di Dirjen Pajak.

10. Polri menolak kasus Gayus diambil alih oleh KPK. Padahal kepolisian terlihat tidak serius menangani kasus ini, hingga terungkapnya pada aksi ‘kabur’ Gayus ke Bali.