Kontoversi Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Ke Jerman (BI SS 2012)

Kunjungan DPR ke Jerman sejak 17 hingga 23 November 2012 mengundang kontroversi. Alasannya, mereka hendak memperdalam isu untuk pembahasan RUU Keinsinyuran, sementara lembaga yang disambangi adalah DIN, yang menurut Persatuan Pelajar Indonesia bukanlah lembaga yang kompeten dalam regulasi keinsinyuran.

Bahkan DPR RI kembali mendapat sorotan negatif masyarakat, setelah kunjungan Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI ke Jerman ditayangkan di Youtube dan ternyata kinerjanya dinilai memalukan nama baik bangsa.

Seperti kita ketahui Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, bersama dengan PPI Berlin, dan Nahdlatul Ulama Cabang Istimewa Jerman, menolak kedatangan Komisi 1 DPR-RI yang datang ke Jerman. Untuk mendiskusikan dan merumuskan pernyataan penolakan ini, PPI juga mengajak berbagai organisasi dan elemen masyarakat, namun ketiga organisasi ini yang bisa hadir dalam pertemuan tersebut.

Penolakan ini disampaikan secara bersama oleh para mahasiswa-mahasiswi yang hadir di acara tatap muka dengan para wakil rakyat. Acara tersebut berlangsung di KBRI Berlin, dengan dihadiri oleh para anggota DPR-RI Komisi 1 beserta keluarga dan rombongan, para pejabat dan staf KBRI-KJRI Jerman, juga sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat setempat.

Pilihan DPR ke Jerman sebenarnya sudah tepat mengingat Jerman merupakan salah satu kiblat keinsinyuran di dunia. Hanya saja kunjungan ini kurang dipersiapkan dengan matang.

Seandainya saja para anggota DPR RI ke Jerman bertemu dengan institusi yang tepat, maka para anggota DPR akan memperoleh informasi komprehensif, yang benar-benar dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rancangan UU Keinsinyuran Indonesia.

Seharusnya DPR mengunjungi institusi yang terkait langsung dengan UU yang mengatur keinsinyuran. UU Keinsinyuran dan profesi keinsinyuran di Jerman diurus oleh masing-masing negara bagian, namun semua UU tersebut mempunyai dasar sama dalam pengakuan profesi insinyur, yaitu sistem pendidikan tinggi.

Profesi keinsinyuran di Jerman ditangani oleh Kamar Insinyur Negara Bagian (Landesingenieurkammer). Tugas utamanya adalah mewakili kepentingan para insinyur lepas, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah dan terlibat dalam penyusunan UU keinsinyuran di negara bagian masing-masing.
Di tingkat nasional terdapat Kamar Insinyur Pusat (Bundesingenieurkammer) untuk mewakili kepentingan kamar insinyur masing-masing negara bagian di pemerintah Federasi dan Uni Eropa. Akreditasi insinyur asing juga dilakukan oleh masing-masing negara bagian.

Walaupun demikian Anggota DPR tetap perlu mengunjungi organisasi yang relevan dengan organisasi keinsinyuran seperti Perhimpunan Insinyur Jerman (VDI) dan Institut Standardisasi Jerman (DIN) agar mendapat informasi lengkap mengenai sistem yang berkaitan dengan keinsinyuran di Jerman.

VDI beranggotakan perorangan dan perusahaan, sedangkan Institut Standardisasi Jerman (DIN) beranggotakan hanya perusahaan. VDI dan DIN merupakan kunci daya saing produk Jerman dengan istilah populer Made in Germany yang terkenal akan kualitasnya.
Namun patut dicatat bahwa organisasi VDI dan DIN tidak menetapkan standardisasi kualifikasi insinyur dan tidak terkait langsung dengan UU Keinsinyuran

Profesi insinyur di Jerman didefinisikan dengan berlandaskan kuat pada sistem pendidikan tingginya. Dengan kata lain setiap lulusan perguruan tinggi di bidang teknik dengan level Bachelor/master atau diploma berhak dan dilindungi dalam menyandang profesi sebagai insinyur.

Hal ini karena sistem pendidikan tinggi di Jerman telah dirumuskan sedemikian rupa dengan melibatkan dunia industri/profesional, sehingga lulusan perguruan tinggi akan berkualifikasi sesuai dengan permintaan keprofesian, dan tidak diperlukan sertifikasi tambahan.

RUU Keinsinyuran Indonesia perlu menekankan adanya sinergi antara pendidikan tinggi dengan dunia keprofesian/industri di Indonesia. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi Indonesia, selain juga menjadi basis kuat dalam standardisasi kualifikasi insinyur.

Jika standardisasi tersebut kuat dan mencerminkan suatu sistem yang melibatkan proses pendidikan yang tepat sasaran, UU yang disusun dapat mensyaratkan insinyur asing untuk memenuhi standard tersebut.
UU keinsinyuran Indonesia sebaiknya juga mempertimbangkan semangat kesempatan sama, terutama untuk insinyur-insinyur muda yang belum memiliki banyak pengalaman. Namun untuk pekerjaan yang sifatnya menyangkut keselamatan hidup orang banyak, insinyur-insinyur tersebut tetap perlu diotorisasi kualifikasinya oleh lembaga-lembaga tertentu.

Selain itu UU Keinsinyuran Indonesia diharapkan dapat mendorong peningkatan kesetaraan insinyur Indonesia dengan insinyur asing dalam hal kepercayaan pemberian tanggung jawab dan penghargaan.

IASI dapat membantu melakukan kajian mendalam mengenai keinsinyuran di Jerman, yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan RUU Keinsinyuran di Indonesia maupun peningkatan kemampuan insinyur dalam negeri.
Saat ini IASI sedang melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan hubungan kerjasama Indonesia Jerman diantaranya memfasilitasi pengiriman profesor Jerman ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dan pelatihan studi S3 ke Jerman di beberapa tempat di Indonesia.

Anggota IASI adalah para expatrian Indonesia di Jerman, peneliti dan para ahli serta perusahaan Jerman. Bila DPR RI meminta maka IASI pun siap memberi masukan dalam kegiatan merumuskan RUU Keinsinyuran Indonesia.

Sumber:

http://id.berita.yahoo.com/tuduhan-marzuki-alie-dibantah-dubes-ri-di-jerman-024647419.html

http://www.lintasberita.web.id/jawaban-komisi-1-terhadap-penolakan-ppi-jerman/

http://news.detik.com/read/2012/11/27/012109/2102095/10/kunjungan-dpr-ri-ini-pandangan-ikatan-ahli-dan-sarjana-indonesia-jerman